Web31 ott 2024 · Penerapan Yurisdiksi Universal di Indonesia berpotensi melanggar kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini akan mendorong terjadinya persoalan politik dan hubungan diplomatik antar negara. Audio Berita Oleh ABDUL KADIR JAILANI ·6 menit baca TEKS HERYUNANTO Ilustrasi WebAlasan untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat secara teoritis sesuai dengan Statuta Roma 1998. Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan (klasik) hukum kebiasaan internasional dan kejahatan (asli) yurisdiksi universal (Kontorovich, 2004).

Pengujian UU Pengadilan HAM Ditolak, Hakim MK Mengabaikan …

WebD. Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun … WebRepositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana: Home icbc wharf

Yurisdiksi hukum internasional - SlideShare

Web15 mar 2010 · Ulasan Lengkap. Konsep kuncinya adalah asas teritorialitas. Dalam hukum Internasional dikenal beberapa asal kedaulatan: 1. Berdasarkan wilayah, misalnya garis batas negara (territorial sovereignty). 2. Berdasarkan nasionalitas aktif, misalnya jika warga negara Indonesia melakukan kejahatan di negara lain maka lembaga peradilan … WebDengan demikian penerapan asas universal (asas . ubikuitas) dapat digunakan disamping juga diperlukan kerjasama dengan . negara-negara lain. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur masalah yurisdiksi yang didalamnya sudah menerapkan asas universal. WebAsas yurisdiksi universal ini melekat terhadap semua negara peratifikasi CHS 1958 untuk menekan perompakan dengan cara mengadili para perompak dengan hukum nasionalnya. Pasal 15 CHS 1958 memberikan batasan perompakan yaitu kejahatan yang terjadi di … money donation app